Pengusaha Baja Dukung Upaya Keberlanjutan Hutan Indonesia

SENANDIKA.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Gunung Raja Paksi Tbk (GRP) terus mendukung keberlanjutan hutan Indonesia dan berupaya ikut serta mencapai target FOLU Net Sink 2030. Ini adalah salah satu aspek yang sejalan dengan tujuan perusahaan, yang tidak hanya mencakup pertumbuhan bisnis yang sehat, tetapi juga tanggung jawab sosial dan lingkungan yang kuat.

“Salah satu pilar inti ESG (Environment, Social, and Governance) yang dipegang teguh oleh GRP adalah ‘Berkontribusi pada Pengelolaan Lingkungan yang Bertanggung Jawab’,” ujar GM Corporate Planning and Sustainability GRP, Sheren Omega, dalam diskusi Thought Leadership Forum (TLF) di Jakarta, Kamis (2/11/2023).

Ia mengatakan, melalui diskusi yang diinisiasi oleh mereka tersebut, GRP bisa terus berkomitmen untuk berpartisipasi dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan alam, serta mendukung langkah-langkah aktif dalam pengelolaan hutan yang bertanggung jawab.

Indonesia terus berupaya menjaga keberlanjutan hutan Indonesia dan mencapai target FOLU Net Sink 2030. Beberapa perusahaan yang peduli terhadap masalah lingkungan, pun ikut berusaha memiliki peranti rendah emisi.

“YKAN berupaya untuk mendorong penerapan PHPL dengan mengembangkan peranti yang mendukung praktik rendah emisi,” ungkap Direktur Program Terestrial Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), Ruslandi.

PHPL sendiri merupakan sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, sebagai standar dari pemerintah untuk memastikan tata kelola hutan berlangsung dengan baik. Salah satu cara untuk mendukung peranti rendah emisi adalah lewat pengenalan metodologi Reduced Impact Logging-for Climate Change Mitigation (RIL-C).

RIL-C ini berpotensi mengurangi emisi karbon dari kegiatan pemanenan kayu hingga 40 persen. Selain itu, 27 perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) juga telah didampingi melalui pemberian dukungan teknis.

Salah satunya seperti pendampingan intensif yang dilakukan YKAN kepada PT Wana Bakti Persada Utama (WBPU) dalam mengelola 44.402 hektare wilayah konsesi PBPH di Kalimantan Timur.

Ruslandi menegaskan, YKAN akan berkomitmen melindungi wilayah daratan dan perairan di Indonesia. Melalui pendekatan non konfrontatif dan mengedepankan kemitraan, YKAN mendukung pengelolaan hutan termasuk wilayah hutan produksi secara berkelanjutan.

Sebelumnya, pada 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencanangkan kebijakan Multiusaha Kehutanan (MUK) sebagai langkah krusial untuk mendorong pengelolaan hutan yang lestari.

MUK menjadi skema yang mendukung peningkatan nilai ekonomi hutan, terutama nilai jasa lingkungan, dan memberi kesempatan lebih besar bagi perusahaan dan masyarakat untuk bekerja sama guna mendorong pengelolaan hutan secara lestari.

Dengan menerapkan model bisnis berkelanjutan, pemegang PBPH berperan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, melindungi area bernilai konservasi tinggi, dan keanekaragaman hayati, serta memberikan manfaat ekonomi untuk perusahaan dan masyarakat di sekitarnya.