Lentera
Joe Biden Dorong Standar Keselamatan dan Keamanan AI
SENANDIKA.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden AS Joe Biden telah mengeluarkan perintah eksekutif (EO) yang berupaya menetapkan “standar baru” untuk keselamatan dan keamanan kecerdasan buatan (AI). Hal ini termasuk persyaratan bagi perusahaan yang mengembangkan model dasar AI untuk memberitahu pemerintah federal dan membagikan hasil semua uji keselamatan sebelum diterapkan kepada publik.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Pergerakan AI generatif yang bergerak cepat, didorong oleh ChatGPT dan model AI dasar yang dikembangkan oleh OpenAI. Itu telah memicu perdebatan global mengenai perlunya batasan untuk mengatasi potensi jebakan karena memberikan terlalu banyak kendali pada algoritma.
Pada Mei lalu, para pemimpin G7 mengidentifikasi tema-tema utama yang perlu ditangani sebagai bagian dari Proses AI Hiroshima. Lalu tujuh negara konstituennya hari ini mencapai kesepakatan mengenai prinsip-prinsip panduan dan kode etik “sukarela” yang harus diikuti oleh para pengembang AI.
Pekan lalu, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan sebuah dewan baru untuk mengeksplorasi tata kelola AI. Sementara Inggris pekan ini menjadi tuan rumah pertemuan puncak global mengenai tata kelola AI di Bletchley Park, dan Wakil Presiden AS Kamala Harris akan berbicara pada acara tersebut.
Pemerintahan Biden-Harris, pada bagiannya, juga berfokus pada keamanan AI sebagai pengganti apa pun yang mengikat secara hukum, mengamankan “komitmen sukarela” dari pengembang AI besar termasuk OpenAI, Google, Microsoft, Meta, dan Amazon. Joe Biden mendorong penerapan AI yang aman, terjamin, dan terpercaya.
Secara khusus, perintah tersebut menetapkan bahwa pengembang “sistem AI paling kuat” harus membagikan hasil uji keamanan dan data terkait mereka kepada pemerintah AS.
“Seiring dengan berkembangnya kemampuan AI, dampaknya terhadap keselamatan dan keamanan warga AS juga meningkat,” demikian isi perintah tersebut, seraya menambahkan bahwa hal ini dimaksudkan untuk “melindungi warga AS dari potensi risiko sistem AI,” menurut laporan dikutip dari Techcrunch, Senin (30/10/2023).
Menghubungkan standar keselamatan dan keamanan AI yang baru dengan Undang-Undang Produksi Pertahanan (1950), perintah tersebut secara khusus menargetkan model dasar apa pun yang mungkin menimbulkan risiko terhadap keamanan nasional, keamanan ekonomi, atau kesehatan masyarakat. Hal itu meskipun terbuka untuk ditafsirkan, harus mencakup hampir semua model pondasi yang membuahkan hasil.
“Langkah-langkah ini akan memastikan sistem AI aman, terjamin, dan dapat dipercaya sebelum perusahaan mempublikasikannya,” tambah perintah tersebut.
Ikuti Ulasan-Ulasan Menarik Lainnya dari Penulis Klik di Sini
